You are here: Event Dukung Nawacita Jokowi - JK, Polri Kawal Investasi Pertambangan

Dukung Nawacita Jokowi - JK, Polri Kawal Investasi Pertambangan

Surel Cetak PDF
4290 readings

Polri Kawal Investasi Pertambangan

PORTALKRIMINAL.COM - JAKARTA: Polri mencatat 240 kasus hukum di sektor pertambangan pada tahun 2017, sebagian pelanggaran terkait masalah legislasi. Kasus itu menyeret 282 orang menjadi tersangka.

Komisaris Besar (Kombes) Polri Eko Sudarto menyebutkan sebagian besar pelanggaran yang dilakukan memang terkait dengan legislasi. Ambil contoh, perizinan yang tidak lengkap atau perizinan yang tumpang tindih.

"Perizinan seringkali dilaporkan ke Polri adalah tumpang tindih dan kesalahan prosedur dalam penerbitan izin," ujar Eko pada Diskusi Publik dengan tema Pengawalan Investasi Sektor Pertambangan Untuk Mewujudkan Nawacita, di Warung Daun, Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Menurut Eko, pemilik modal memberikan suap dalam pemberian izin kepada pengelola agar mendapatkan kemudahan prosedur. Setelah itu, pelaku mengeksploitasi barang tambang, dalam eksploitasi tersebut, pelaku memiliki dukungan dari oknum pejabat.

Selain itu, ada permasalahan hukum terkait investasi dan permodalan, seperti penipuan dan permainan dalam pengelolaan modal dan operasional usaha. Tidak hanya itu, konflik antara pemilik usaha tambang dengan warga sekitar juga bisa menjadi perkara.

Dalam melakukan upaya penegakan hukum, aparat kerap mendapat hambatan. Di antaranya berasal dari lokasi pengelolaan sumber daya alam, terutama tambang yang tidak berizin berada di area terpencil.

Kemudian, banyaknya pengelolaan SDA tanpa izin dan Polri harus berhadapan dengan masyarakat. Serta evakuasi alat berat dan pengumpulan barang bukti. Karenanya, sebelum tindakan pelanggaran terjadi, aparat berupaya melakukan tindakan pencegahan.

Eko mengungkapkan, aparat kepolisian melakukan langkah antara lain, tindakan preemtif berupa imbauan kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga investasi dan mencegah anarkisme, melakukan pembaruan tanda batas kawasan, terutama kawasan hutan, serta melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian terkait.

Tindakan preventif berupa kegiatan patroli, razia, maupun penjagaan. Setelah itu baru tindakan represif berupa penindakan terhadap pelaku pengelolaan sumber daya alam yang melanggar ketentuan baik penambang, penyuplai BBM, dan pengepul. (jak)




Berita Terkait: